Dasar telegram dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500.2.3/401/SJ Tanggal 20 Januari 2023 telah kami ikuti rapat 24 Januari 2023,   Hal : Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah dengan hasil sebagai berikut :

Rapat Zoom Metting dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan diikuti oleh: TPID se Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia. Dari Kabupaten Bojonegoro dihadiri oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM, Polres Bojonegoro, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BAPPEDA, BPKAD, Dinas PU Bina Marga PR dan Bagian Perekonomian dan SDA.

Pembahasan :

Arahan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) se-indonesia tahun 2023 (sicc, 17 januari 2023 :

1. Kendalikan inflasi. Pantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif (PDAM, angkutan Umum);

2. Turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0 persen pada 2024;

3. Dorong daerah untuk turunkan stunting di bawah 14 persen di tahun 2024;

4. Segera selesaikan dua masalah besar investasi yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

5. Maksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun Dana Abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri;

6. Susun rencana induk (masterplan) penataan kota dan juga penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah;

7. Jaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024;

8. Jamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.

     - Inflasi Tahun ke Tahun dan Tahun Kalender Desember 2021 terhadap Desember 2022 adalah 5.51% ;

     - Komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu adalah: Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai, Beras, Kedelai dan Minyak Goreng ;

     - Komoditas yang cenderung turun ; Telur ayam ras, daging ayam ras;

     - Komoditas yg cenderung stabil gula pasir konsumsi dan daging sapi;

Isu Utama dan Upaya Mitigasi Beras. Isu Utama Komoditas Beras

- Harga beras medium dan premium cenderung terus naik kenaikan harga beras sejalan dengan naiknya harga di tingkat petani. Kenaikan diduga karena berkurangnya pasokan beras akibat minimnya panen di wilayah sentra serta efek psikologis pasar akibat minimnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga munculnya spekulan di pasaran.

- Stok beras CBP di perum BULOG saat ini 343.496, jauh di bawah stok normal 1 - 1,5 juta ton;

- Stok Beras di PIBC sebagai salah satu barometer harga beras nasional 18.703 ton, jauh di bawah stok normal 30.000 ton

Upaya Mitigasi

 - Optimalisasi pelaksanaan SPHP Beras Medium Tk. Konsumen secara massif baik secara volume maupun lokasi.

 - Badan Pangan Nasional sedang membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen bersama Setkab, Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, Dinas urusan pangan prov/kab/kota, dan Satgas Pangan POLRI untuk mengawal pelaksanaan SPHP agar tepat sasaran.

 -  Percepatan pengadaan beras luar negeri (LN) oleh Perum BULOG sebanyak 500 ribu ton agar tuntas pada akhir Januari atau pertengahan Februari 2023 sebelum memasuki masa panen raya. 

 -  Badan Pangan Nasional telah meminta Perum BULOG untuk meningkatkan pasokan beras CBP di PIBC yang merupakan barometer harga beras nasional. Mobilisasi beras CBP baik regional maupun nasional.

 -  Badan Pangan Nasional sedang melakukan reviu kebijakan HPP Gabah Beras dan HET Beras.

 Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah :

   1. Pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan BULOG;

   2. Mitigasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Wilayah Masing- Masing;

   3. Mulai melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) Penguatan Cadangan  Pangan Pemerintah Daerah;

   4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

  Saran Tindak Lanjut

-  Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM bekerjasama dengan Bulog untuk melakukan pemantauan terhadap penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP);

-  Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM untuk mulai menyiapkan skema pelaksanaan kegiatan pasar murah menjelang bulan puasa dan Idul Fitri 2023.

 Sumber Data : Bagian Perekonomian dan SDA