Berdasarkan surat telegram dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor : 050/6869/SJ Tanggal 20 Oktober 2022 dan No 500.2.3/8867/SJ Tanggal 9 Desember 2022 telah kami ikuti rapat melalui Zoom Meeting  dan Rakor Evaluasi TPID pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022, Hal : Pengendalian Inflasi di Daerah dengan hasil sebagai berikut :

Rapat  Zoom Metting dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan diikuti oleh : TPID se Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia. Dari Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh Ibu Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM, Perum Bulog Sub Divre Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan  Pertanian, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Bagian Perekonomian dan SDA

Pembahasan dari Menteri Dalam Negeri disampaikan : Isu Pengendalian Inflasi harus tetap di Nomor satukan, Kabupaten dengan pendapatan tertinggi se Indonesia sampai dengan minggu ini adalah 1). Bojonegoro 120.66% 2). Mimika 116.38% 3). Tanah Laut 115.52% dst. Kab Tabalong memperoleh apresiasi dari Menteri Dalam Negeri  atas beberapa inovasi dalam pengendalian Inflasi yaitu : Perumda Kanda Tani ( Perum Daerah Meningkatkan Pendapatan Petani ), Lentera Kerang Emas ( lawan rentenir dengan kredit gerbang emas), Gerakan Tabalong Siap Siaga ( Stabilkan Harga Pangan, Inflasi Terjaga ), JULAK WASI (Ojek Jual Sayur, Ikan, Sembako keliling lawan Inflasi), TIKAR JADI ( Penerbitan kartu Kendali Distribusi Gas Elpiji 3kg Bersubsidi), NAIK OMZET ( Bantu Pelaku Usaha Mikro, Maju dan Sejahterakan Pelaku Ekonomi Tabalong ), MODAL NIAT ( Mobil Pengendali Inflasi Tabalong), TAS BEKAL SISARAH go Offroad (Fasilitasi Distribusi    Barang Kebutuhan Pokok ke Desa Terpencil melalui Operasi Pasar Murah Go Offroad), LANGSAT MANIS ( Layanan Angkutan Masyarakat yang Nyaman dan Gratis )

1. BTT 2% dari DTU telah terserap 99.75% yaitu Rp.13.194.700.000,- kepada 24.337 orang.
2. Kebutuhan telur di Bojonegoro pada bulan Desember 2022 adalah sebesar 526 Ton sedangkan perkiraan ketersediaan sebesar 70.23 Ton sehingga Defisit sebesar 527.23 Ton perbulan atau sekitar 17,574 ton per hari, dengan data tersebut diatas maka perlunya dilakukan kerjasama antar daerah dengan daerah penghasil yaitu Blitar sebagai pensuplay 30% telur di Indonesia dan akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional terkait support ongkos angkut ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan.
3. Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mengajukan nota dinas pengusulan kerjasama antar daerah atas dasar kebutuhan kabupaten Bojonegoro yang defisit telur sebesar 17.574 ton perhari.
4. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian telah melakukan rapat koordinasi terkait 80 lumbung yang dimiliki untuk disinergikan dengan Bumdes yang bergerak di bidang usaha pertanian, dan beberapa Bumdesa telah bekerjasama dengan Bulog dalam suplly beras ke Bulog.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk terus melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik kepada kelompok tani agar petani tidak senantiasa menggantungkan pada pupuk kimia, dengan peningkatan produktifitas hasil pertanian per hektarnya.
6. Kendala yang dihadapi petani saat ini adalah keterbatasan Combine Harvester dan Dryer untuk mengurangi 10-11% losses .Nilai tawar petani sangat rendah karena Tengkulak baru akan menurunkan Combi tersebut jika petani menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM akan melaksanakan operasi pasar murah pada tanggal 20 di Kec Kepohbaru , 22 - 25 Desember di Pasar Wisata Bojonegoro dan Tanggal 27 Desember di Kec Ngasem dengan komoditas gula Rp 12.500, Beras Rp.9000 dan Minyak goreng Rp 14.000,-
8. Polres Bojonegoro untuk mengagendakan sidak pasar ke pasar Modern dan tradisional untuk menjaga harga tetap stabil serta untuk mengantisipasi makanan kadaluwarsa dengan mengundang Tim Teknis TPID, Satpol PP dan Dinas Kesehatan.

Saran Tindak

-  Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mendata pengusaha yang telah melakukan B-to-B dengan daerah penghasil terkait pengadaan telur di Bojonegoro yang telah dilaksanakan saat ini untuk kemudian di PKS kan sebagai dasar dalam pelaksanaan Mou Kerjasama Antar Daerah

-  Dinas perdagangan, Koperasi dan UM terkait kenaikan harga Minyak Goreng dan Beras yang sudah diatas HET untuk melaksanakan Operasi Pasar Murah ke lebih dari 3 titik yang sudah di jadwalkan.