Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah kondisi kemarau panjang.

Berdasarkan data hingga September 2026, inflasi Kabupaten Bojonegoro tercatat sebesar 0,24% (MtM), 1,70% (YtD), dan 2,91% (YoY). Meski relatif terkendali, kewaspadaan tetap ditingkatkan terhadap kenaikan harga beras, gabah, jagung, serta dampak kekeringan terhadap produksi dan distribusi pangan.

Sejumlah langkah strategis yang dibahas dalam rapat TPID pada 19 Oktober 2026 meliputi:

🛒 Penguatan intervensi pasar melalui Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta program “Pas Isya” yang direncanakan berlangsung di 10 lokasi pada Oktober–Desember 2026 untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau.

🌾 Pemantauan harga dan pasokan pangan melalui sidak rutin bersama Satgas Pangan, termasuk pengawasan harga beras, gabah, dan jagung serta memastikan ketersediaan beras SPHP dari Bulog.

⛽ Antisipasi kebutuhan BBM, khususnya solar, melalui koordinasi dan usulan penambahan kuota kepada Pertamina agar distribusi tidak menghambat aktivitas masyarakat dan sektor pertanian.

🤝 Penguatan sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak kemarau panjang yang telah meningkatkan jumlah desa terdampak kekeringan dari sekitar 70 menjadi 84 desa.

Melalui langkah konkret dan koordinasi berkelanjutan, TPID Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan, mengendalikan gejolak harga, serta melindungi daya beli masyarakat.

#PemkabBojonegoro #TPIDBojonegoro #PengendalianInflasi